Tingkatkan Layanan Kepada Masyarakat, Kanwil Kemenkumham Jateng Bersama Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Tindak Lanjuti Nota Kesepahaman

SURAKARTA - Peningkatan peran dan dukungan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Agama terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sangat dibutuhkan guna mewujudkan sinergitas pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto saat membuka kegiatan Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang bertempat di Hotel Solia Zigna Surakarta, Senin (10/06).

Baca juga: Prajurit Pandawa Kostrad Berikan Hadiah Tas dan Buku Untuk Anak-anak Sekolah Rimba

"Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan wujud sinergi antar lembaga (Whole of Government) dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, " kata Tejo.

"Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap dua instansi baik Pengadilan dan Kemenkumham terkhusus Balai Harta Peninggalan Semarang dapat terwujud dan menjadikan kita sebagai instansi yang akuntabel, " sambungnya.

Baca juga: Truk Baja Pasukan Pandawa, Idola Bagi Masyarakat Kenyam

Tejo menerangkan, dari 8 (delapan) tugas dan fungsi BHP terdapat 4 (empat) tugas yang bersumber dari Lembaga Pengadilan. Diantaranya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perwalian, Pengampuan, dan Ketidakhadiran serta Putusan Pengadilan Niaga tentang Kepailitan.

"Oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang erat antara BHP Semarang dengan Pengadilan Negeri/Niaga dan Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan terbaik, " tutur Tejo.

Baca juga: Tumbuhkan Semangat Belajar, Ksatria Pandawa Kostrad Bantu Antar Jemput Anak Sekolah di Pedalaman Papua

"Sehingga perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dapat terwujud dan amanat peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan, " tambahnya.

Di akhir, Tejo berharap dengan adanya kegiatan ini menjadi sebuah langkah dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam menjangkau masyarakat demi terciptanya perlindungan hak-hak hukum masyarakat.

Baca juga: Pandawa Kostrad Jadi Primadona Masyarakat Keneyam

"Kegiatan ini demi terciptanya perlindungan hak-hak keperdataan atas subjek yang dinyatakan tidak cakap hukum, "

"Hubungan antara Lembaga Pengadilan dan Balai Harta Peninggalan secara teknis memang tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga adanya Nota Kesepahaman ini bisa menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan tugas, "

Baca juga: Semarak HUT ke-78 TNI, Satgas Mobile Yonif 411 Kostrad Berikan Cinta Penuh Kasih Untuk Anak-anak Papua

"Dengan begitu, tidak akan ada lagi keraguan dalam penegakkan aturan hukum, menuju masyarakat yang sadar akan hukum, menuju Indonesia Maju, " tutup Tejo.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Perdata Constantinus Kristomo berharap melalui kegiatan ini juga dapat mengevaluasi poin-poin perjanjian yang telah disepakati agar lebih efektif dan efisien serta implementatif dalam pelaksanaannya.

Ia melihat dalam Mou sebelumnya yang telah disepakati belum terdapat pengaturan terkait mekanisme pertukaran data antara BHP dengan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama.

"Di era saat ini mekanisme pertukaran data bisa dengan _web service_, atau hal lain yang kita sepakati bersama dengan maksud dan tujuan percepatan pertukatan data dan informasi, " ujar Kristomo.

Turut mengikuti kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Kepala Pengadilan Tinggi Semarang, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Kepala Pengadilan Negeri Eks Karesidenan Surakarta, dan Kepala UPT di Eks Karesidenan Surakarta.   /aj

Baca juga: Perkuat Silaturahmi, Kesatria Pandawa Kostrad Sapa Warga Masyarakat di Pedalaman Papua